DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Surahman Hidayat mengapresiasi kesigapan Polri dalam pengungkapan kasus pesta seks gay yang terjadi di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Sabtu (1/2/2025). 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah mendesak pemerintah memastikan rencana impor sapi sebanyak 2 juta ekor selama lima tahun ke depan tidak menganggu peternak lokal. Program impor sapi ini harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kuota produksi sapi dalam negeri.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Kasus ini baru-baru ini menuai kontroversi dan memicu keresahan di kalangan nelayan setempat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Rencana program cetak sawah/lahan baru seluas 3 juta hektare oleh Presiden Prabowo melalui Kementan harus dilakukan dengan cermat. Jika berhasil, maka akan menghasilkan jutaan ton beras yang bisa membantu mengurangi alokasi impor.

DIALEKSIS.COM | Aceh Tenggara - Menjaga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama, eksploitasi hutan yang tak terkendali akan berakibat bencana bagi semua pihak. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Muhtarom saat meninjau Stasiun Penelitian Katambe di Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa (16/7/2024).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi IV DPRK Kota Banda Aceh mengusulkan Rancangan Qanun (Raqan) Kota Banda Aceh Tahun 2024 tentang Pendidikan Tahfiz Al-Qur’an.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun Pembangunan Kepemudaan Kota Banda Aceh, Rabu (24/4/2024) di ruang utama lantai 4 DPRK setempat.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Situasi langkanya minyak goreng yang ditunjukkan dengan rebutannya warga terutama ibu rumah tangga di berbagai toko perbelanjaan minyak goreng kini sudah mulai mencoreng wajah negara Indonesia. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, memperingatkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera membenahi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Ia menegaskan jika pondasi penyaluran pupuk bersubsidi berupa data RDKK tidak sinkron sesuai dengan kebutuhan di lapangan, maka celah itu akan semakin membuka kesempatan penyelewengan pupuk bersubsidi di Indonesia.